Rakyat Dirugikan Akibat Padamnya Aliran Listrik

06-08-2019 / KOMISI VII
Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi berikan keterangan pers. Foto: Jaka/rni

 

Anggota Komisi VII DPR RI Kurtubi mengatakan bahwa akibat terjadinya pemadaman listrik secara massal di wilayah Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat yang terjadi pada hari Minggu (4/8/2019) lalu, telah menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi rakyat yang terdampak.

 

Kurtubi menyampaikan, dilihat dari sisi lamanya pemadaman listrik dan dari sisi daerah yang terdampak, hal itu sangat luar biasa. Sehingga rakyat merasa begitu menderita karena kehidupannya terganggu. Oleh karenanya, (hari ini) Komisi VII DPR memanggil Plt. Dirut PLN (Persero) beserta jajarannya guna mengetahui penyebab utama dari kejadian tersebut.

 

“Yang kita dengar di ruang publik, penyebab utamanya adalah tidak berfungsinya sistem transmisi sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) di Ungaran. Kami akan mendorong untuk dilakukan investigasi se-independen mungkin. Kita mengharapkan menguak secara jujur dan fair apa penyebab sebenarnya, sehingga kita bisa mengambil kesimpulan dan pelajaran dari kejadian ini,” kata Kurtubi di Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

 

Listrik di negara kita amat sangat penting keberadaannya, lanjut politisi Fraksi Partai Nasdem itu. “Baru padam sekitar 12 jam, sudah banyak menyebabkan penderitaan. Contohnya pada operasional MRT. Bagaimana kalau kita sudah punya MRT dan LRT yang beroperasi ke segala arah, ataupun bagaimana kalau semua kendaraan listrik sudah beroperasi di Indonesia,” ujarnya.

 

Dikatakannya, saat ini ada 30 pembangkit di Pulau Jawa. “Bagaimana mau meng-handle yang jumlahnya lebih banyak lagi, kalau yang 30 (pembangkit) ini saja sistem transmisinya tidak menjamin keamanan suplai listrik dari timur ke barat. Sistem transmisi di Pulau Jawa sudah bagus, tetapi infrastruktur transmisinya yang masih kurang ‘wah’,” ucap Kurtubi.

 

Ia berharap, kedepan pemerintah didalam merencanakan pembangunan pembangkit listrik, baik lokasi maupun jenis pembangkitnya, harus yang bersih dan tidak menimbulkan polusi. “Kita mendorong pembangunan pembangkit listrik yang bersih, yakni yang menggunakan energi baru terbarukan seperti energi matahari, angin, dan air,” tutupnya. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Program MBG Diluncurkan: Semua Diundang Berpartisipasi
06-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Badan Gizi Nasional dijadwalkan akan meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, Senin, 6 Januari 2025....
Komisi VII: Kebijakan Penghapusan Utang 67 Ribu UMKM di Bank BUMN Perlu Hati-Hati
04-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti rencana pemerintah yang akan menghapus utang 67 ribu...
Pemerintah Diminta Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dan Ekonomi Kreatif Indonesia
03-01-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini dituntut untuk menata dan...
Dina Lorenza Dukung Kenaikan PPN: Harus Tetap Lindungi Masyarakat Menengah ke Bawah
24-12-2024 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Dina Lorenza mendukung rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen...